PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN, SELURUH FRAKSI TERIMA LKPJ BUPATI TAHUN 2016 UNTUK DIBAHAS
https://www.pangandarannews.com/2017/03/paripurna-dprd-kabupaten-pangandaran.html
Pada laporan keuangannya, Jeje menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 84,02 %.
Dan pada tahunh 2016 ini, lanjut jeje, ia melakukan monitoring dan pembinaan ke SKPD agar dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata menemui beberapa kendala sehingga capaian target penyerapan anggaran pun hanya 81,29 %.
“Salah satu contoh, di Dinas Kesehatan, pembangunan RSUD sebesar Rp 35 milyar tidak terealisasi karena penyusunan DEDnya baru selesasi pada ahir tahun. “ungkap Jeje.
Pada laporan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Jeje memaparkan, pencapaian IPM pada tahun 2016 tercatat 65,90 %, naik 0,28 % dari tahun 2015. Ini karena semakin baiknya indek pendidikan yang merupakan pendorong pada peningkatan IPM. Sedangkan untuk indek pendidikan sendiri tahun 2016 57,56 naik 0,68 %, dari tahun 2015, 56,84 %.
Kenaikan tersebut, menurut Jeje, dipengaruhi dua indikator, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di tahun 2016 meningkat mnenjadi 12,20 tahun (0,21 %) dari sebelumnya 2015, 11,99 tahun. Indakor kedua, angka rata-rata Lama sekolah (RLS) sedikit ada kenaikan (0,03%) dari tahun 2105, 7,06 tahun menjadi 7,09 tahun.
“Rendahnya indek RLS disebabkan penghitungan RLS meliputi jumlah penduduikan keseluruhan, dimana usia tidak sekolah dan usia tidak produktip tidak dapat diinterfensi dengan program-program pendidikan, dan angka tersebut lebih besar jika dibanding angka usia wajib belajar. “kata Jeje lagi.
Untuk indeks kesehatan mengalami kenaikan 77,34 % (0,05%) dari tahaun 2015, 77,29 %. Angka Harapan Hidup (AHH) dan kematian bayi memberika kobntribusi pada kenaikan ini. AHH tahun 2016 diproyeksikan menjadi 70,27 poin dari sebelumnya 2015, 70,24 % (naik 0,03%).
“Dan indikator AHH ini merupakan gambaran dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara makro. Demikian juga angka kematian bayi di tahun 2016, 54 per seribu kelahiran. Ad a penurunan 10 % dari 2015, 60 per seribu kelahiran. “imbuh Jeje.
Sementara mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, masih kata Jeje, seperti yang tertuang dalam Perda nomer 16 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan Perbup nomer 31 tahun 2015 serta kegiatan selama tahun anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah setelah APBD perubahan 2016 mencapai Rp. 927.98 milyar dari target pendapatan Rp.1,08 trilyun (85,42%) yang terdiri dari PAD 7,15 %, Dana perimbangan 75,5 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,60 %, dengan rincian masing-masing pos menerimaan, PAD sebesar Rp. 66,32 milyar dari target Rp.75,92 milyar (87,36 %).
“Rinciannya, pajak daerah Rp 29,21 milya dari target 32,85 milyar atau mencapai 88,92 %, retribusi daerah sebesar Rp 10,01 milyar dari target Rp16.96 milyar atau 59,04 % dan pos lain-lain sebesar Rp. 27,10 milyar dari target 26,11milyar atau 103,80 %. “terangnya.
Untuk dana perimbangan pada APBD 2016 setelah perubahan sebesar Rp 698.28 milyar, hanya 86,54 % dari target yang ditetapkan Rp806,85 milyar.
Dari bagi hasil pajak/bukan pajak capaiannya 94,39 % atau Rp.54,64milyar dari target Rp 55.18 milyar. Dari Dana Alokasi Umum (DAU), mencapai 100% sebesar Rp 546.73 milyar. Dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 47,29 % atau Rp 96,90 milyar dari target Rp 204,94 milyar.
Penerimaan lain-lain, dari target Rp 203,61 milyar, tercapai Rp 163,36 milyar (80,24 %), dana bagi hasil pajak dari propinsi sebesar Rp 36,81 milyar dari target yang dutetapkan Rp 37,98 milyar (96,92%). Bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp 64,87 milyar dari target Rp 103,94 milyar (62,41%). Dan alokasi Dana Desa ADD tercapai 100 %, Rp 61.677 milyar.
Sementara untuk belanja daerah dari Rp 1,20 trilyun yang dianggarkan pada APBD 2016 setelah perubahan, terealisasi Rp 979,95 milyar atau 81,34 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 563,39 milyar dan belanja langsung Rp 538,23 milyar. Dengan perincian, untuk belanja pegawai Rp 400,27 milyar, belanja subsidi Rp 8,09 milyar, hibah Rp 12,08 milyar, bantuan sosial Rp 1,3 milyar, belanja bagi hasil pajak daerah ke desa Rp 5,65 milyar, bagi hasil retribusi ke desa Rp 1,27 milyar, belanja bantuan keuangan ke desa Rp 134,44 milyar, bantuan ke partai politik Rp 251,35 juta dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 1 milyar, tahun 2016 dana tersebut tidak direalisasikan.
“Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 51,96 milyar bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD (silpa) tahun 2015. “terangnya lagi.
Atas laporan LKPJ Bupati tahun 2016, semua fraksi yang ada di DPRD Pangandaran menerima laporan pertanggungjawaban bupati tersebut dengan beberapa catatan dari masing-masing fraksi, antara lain, Fraksi PKB yang dibacakan Ngisom, S.Pd.I yang menyoroti lambatnya kinerja SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya btransfer bantuan dari pusat dan propinsi, adanya perubahan DPA anggaran di sebgian SKPD, gagalnya beberpa program pembangunan akibat terlambatnya perencanaan, minimnya data khususnya data PAD.
“Dan kami juga melihat adanya openempatan pejabat yang tidak didasari keahlian yang dimilki. “kata Ngisom.
PAN Plus Muhrodin Susilawan
Perlu adanya evaluasi dan kajian terkait pelayanan kesehatan gratis yang berdampak menurunnya pembayaran premi BPJS padahal bitu sangat dibutuhkan saat masyarakat berobat lanjut.
Demikian dikatan Muhrodin Susilawan dalam penyampaian pandangan dari fraksi PAN Plus.
“Perlu adanya pemutakhiran data statistik jumlah masyarakat tidak mampu, karena hasil survey kami di lapangan tidak sesuai. “kata Muhrodin.
Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan H. Endang Ahmad Hidayat, mempertanyakan kendala apa yang menjadi menurunnya target pendapatan daerah, pemerintah hendaknya membuat sistem baru yang handal dalam pengelolaan PAD.
Sementara pandangan fraksi PDIP menalui Asep Noordin HMM, menyampaikan, dalam pencapaian program perioritas pemerintah, pendidikan gratis, pangandaran hebat, pendidikan berkarakter, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, penataan dan pembangunan kawasan pariwisata serta pembagiabn raskin gratis, dalam regulasinya harus dipertajam lagi sehingga tujuan yang hendak dicapai kebijakan khusus bupati lebih tepat sasaran, perlu dioptimalkan pendapatan daerah. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga pemerintah perlu sosialisasi lagi.
“Mengenai penyerapan anggaran, pemda harus melakukan pembinaan ke tiap-tiap SKPD agar dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diharapkan serta perlu ditingkatkan lagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. “tegas Asep.
Pengukuran kinerja, salah satu pandangan dari frkasi PPP Plus yang dibacakan Asikin, S,Ag, menueurtnya, perlu dilakukan secara berkala yang dipimpin Sekretaris Daerah dan pemerintah harus menyampaikan hasil evaluasi capaian kenierja berupa besaran target urusan yang tercapai tahun 2016 sesuai pasal 32 PP/6/2008.
Evaluasi ini, menurut Asikin, penting, karena secara otomatis akan menggambarkan capaian indikator kinerja SKPD sehingga dapat menggambarkan ranking SKPD berdasarkan prestasi dalam pencapaian kinerja urusan.
“Apakah target kinerja program pada setiap bidang sudah tercapai sesuai plafon anggaran yang ditetapkan, apakah output dari setiao program bisa dicapai secara efesien ? “ungkapnya.
Pandangan fraksi Golkar yang dibacakan /H. Toto s Heryana, S.Pd M.Pd lebih menyoroti pada potensi wisata sebagai visi Kabuoaten Pangandaran, menuju Wisata yang mendunia.
Menurut frkasi Golkar, ternyata potensi wisata belum bisa mendongkrak perekonomian masyarakat juga pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan PADnya pun harus lebih dioptimalkan. (hiek)
