PANGANDARANNEWS.COM - Aspek keamanan dan kenyamanan yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, pembukaan kawasan wisata tidak hanya berorientasi pada potensi kunjungan wisatawan tapi juga wajib dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta sistem kelembagaan keamanan yang memadai.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, saat diminta tanggapannya terkait mitigasi kepariwisataan.
Menurutnya, kewaspadaan ekstra perlu diterapkan terutama pada destinasi wisata alam yang memiliki potensi perubahan kondisi secara tiba-tiba dan dapat memicu bencana.
"Dalam hal ini pelaku industri pariwisata tidak hanya sekadar menjual keindahan alam, tapi harus menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan secara mutlak," ungkap Asep kepada sejumlah wartawan. (29/5/2026) pagi.
Asep juga menyoroti pentingnya keberadaan pos informasi dan pusat pemantauan kondisi alam, khususnya di kawasan wisata berbasis aliran sungai. Salah satu contoh, penerapan mitigasi yang dinilai sudah berjalan baik di kawasan Ciwayang yang berada di sekitar Grand Canyon Pangandaran.
Di lokasi itu, kata Asep, sudah tersedia pusat informasi kondisi alam untuk mengingatkan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas saat situasi berbahaya.
"Saya mengingatkan ancaman banjir kiriman dari wilayah hulu sungai yang kerap tidak disadari wisatawan," katanya.
Ia menambahkan, curah hujan tinggi di wilayah seperti Tasikmalaya, Ciamis, maupun Banjar dapat memicu banjir mendadak di kawasan wisata sungai di Pangandaran meski kondisi cuaca di lokasi wisata terlihat cerah.
Selain di wisata sungai, ia juga meminta pengawasan ketat juga diterapkan di kawasan wisata pantai melalui penyediaan lifeguard atau penjaga pantai termasuk penegakan aturan keselamatan yang jelas bagi pengunjung.
"Pengelola wisata yang menawarkan aktivitas berisiko tinggi harus terbuka dalam menyampaikan potensi bahaya kepada wisatawan," tegasnya.
Asep menyebut, untuk para pengelola usaha wisata pun wajib menyiapkan perlengkapan keselamatan serta petugas pengamanan yang memadai. Karena langkah preventif itu, penting untuk mencegah terjadinya kelalaian pengelola wisata yang dapat berujung pada tuntutan hukum maupun kerugian bagi wisatawan.
"Sebenarnya, antisipasi terkait keamanan wisata ini sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah daerah dalam rapat koordinasi pengamanan saat libur Lebaran lalu," kata Asep. (hiek)















