PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS– Kebijakan pemangkasan anggaran Dana Desa (DD) saat ini menjadi sorotan utama dan menuai reaksi tajam dari para kepala desa di berbagai wilayah, tak terkecuali di Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. 
H. Usup
Tahun ini, besaran anggaran yang diterima desa hanya berkisar 370-an juta rupiah, angka yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran sekaligus keprihatinan mendalam, karena dampaknya langsung terasa pada berkurangnya kegiatan pembangunan maupun bantuan sosial yang bisa disalurkan ke masyarakat.
Seperti disampaikan Kepala Desa Karangmekar, tH. Usup, saat berbincang khusus dengan Pangandaran News di ruang kerjanya. (20/05/2026)
Ia pun menyampaikan keresahan yang dirasakan warganya dan mengaku sudah lama memahami seluk-beluk pengelolaan keuangan desa, bahkan sejak dirinya berada di level masyarakat paling bawah sekalipun.
Menurutnya pemangkasan drastis ini sangat merugikan, apalagi seluruh rencana penggunaan dana sebenarnya sudah dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Desa (Musdes).
Anggaran DD sekarang dipangkas, jelasnya, tinggal sekitar 370-an juta saja. Silakan saja, mau dikurangi mau dihapus pun bagi ia pribadi dan pemerintah desa tidak rugi.
Tapi ingat, imbuhnya, yang rugi besar itu masyarakat banyak yang sudah mengandalkan anggaran ini untuk kebutuhan bersama.
"Padahal rencana kegiatannya sudah disepakati dalam Musdes,” tegas Usup.
Ia menjelaskan, musyawarah desa adalah wadah tertinggi. Dimana keinginan, usulan, dan kebutuhan warga ditampung, dibahas, dan disepakati bersama secara mufakat. Ketika anggaran yang cair jauh lebih kecil dari yang direncanakan, maka banyak program unggulan seperti perbaikan fasilitas umum, hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu terpaksa harus dikurangi skala kegiatannya atau bahkan dibatalkan sama sekali.
Padahal, masyarakat sudah menaruh harapan besar agar hasil keputusan musyawarah itu benar-benar terwujud di lapangan.
Ia menyebut, pihaknya sudah duduk bersama, sudah sepakat mau buat ini, mau perbaiki itu, mau bantu warga yang kurang mampu. Tapi kalau dananya dipangkas separuhnya, mau diapakan rencana itu?
"Warga sudah berharap, tapi kenyataannya anggaran seret dan inilah yang membuat kami sedih dan kecewa,” tambahnya.
Ia juga menyoroti realitas di lapangan terkait penyaluran bantuan langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Keluarga yang nilainya kini sangat kecil, sekitar Rp24.300 per penerima. Nilai tersebut dirasakan sangat jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup warga di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, ditambah saat ini harga kebutuhan yang makin mahal.
Meski dihadapkan pada keterbatasan dana, Usup menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh program pembangunan ekonomi desa termasuk pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa Merah Putih.
Baginya, kemajuan ekonomi warga tetap menjadi prioritas utama meski kondisi keuangan desa serba terbatas.
Lebih jauh ia juga mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran ini, yang dirasakan ibarat mengikat tangan pemerintah desa. Desa harus bekerja melayani warga, tapi alat dan dananya dibatasi ketat.
Namun ia tetap berkomitmen, walaupun kondisinya seperti ini namun semangat melayani masyarakat tidak boleh surut.
Walaupun dana dipangkas dan hanya tersisa sekitar 370 juta rupiah, menurut Usup, pemdes tetap semangat melayani warga. Tidak ada masalah baginya, mau ada dana atau tidak ada dana tugasnya tetap mengabdi.
*Sekali lagi, bagi saya pribadi dan pemerintah desa tidak rugi, tetap yang rugikan masyarakat luas,” pungkasnya. (@nwarwaluyo)















