DJKN WILAYAH JABAR APRESIASI PEMKAB PANGANDARAN

   PANGANDARAN-Lagi, setelah mendapat penghargaan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) nomer 1 se-Indonesia,  kali ini giliran DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dari Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi terhadap perkembangan Pangandaran.
    Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Nuning Sri Rezeki Wulandari pada acara Rapat kordinasi Daerah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat maret lalu di hotel Menara Laut pangandaran, mengatakan, sistim pemerintah di bawah pimpinan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari yang menargetkan tahun 2017 Kabupaten Pangandaran akan  menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan good will government dalam menata kelola sistim pemerintahan yang sehat. “Kami sangat mengapresiasi tekad Bupati Pangandaran, H. jeje Wiradinata. “Ungkap Nuning.
    Seperti yang disampaikan Bupati Pangandaran  dalam rapat Peningkatan Sinergi dan Kualitas Layanan DJKN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara dan Pembangunan Daerah yang juga dihadiri Kabupaten Ciamis dan Kota banjar, menurut Nuning,  DJKN wilayah Jabar sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan dalam program Pemda Kabupaten Pangandaran. Bahwa SDM diposisikan menjadi peranan yang sangat penting dan merupakan kunci dalam segala perubahan, menjadikan transformasi kelembagaan dan seterusnya. “Melalui KPKLN Tasikmalaya, jelas kami akan mendukung dan membantu kebijakan beliau. “Imbuh Nuning.
    Dalam pemaparan yang disampaikan Bupati Jeje Wiradinata, menurut Nuning, untuk menata kawasan wisata yang akan menjadi beberapa lokasi merupakan pemikiran yang cemerlang karena akan menjadi benchmark pada tempat-tempat wisata lainnya yang belum berkembang. “Saya mendukung tekad beliau yang akan menjadi Kabupaten Pangandaran menjadi wisata mendunia dan siap berkompetisi dengan pariwisata yang ada di Indonesia. “Tegas Nuning.
    Masih kata Nuniung, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jabar mempunyai tugas dan fungsi yang cukup luas. Salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan kekayaan Negara, pengeloaan kekayaan negara ini dinataranya mengelola piutang negara dan daerah dan juga melakukan lelang baik lelang elektronik / konservatif,  melakukan Penilaian terhadap BMN atau BMD dan DJKN pun sebagai pengelola kekayaan yang dikuasai seperti laut, ikan dan lainnya. “dan kami pun sebagai pengelola kekayaan yang dimilki yang menganggarannya dari APBN. “terang Nuning.
    Di tempat yang sama, Kepala KPKLN Tasikmalaya, Edi Mulyadi mengatakan, Pangandaran sebagai DOB mempunyai potensi kerjasama yang akan dilakukan ke depan. “Pa Jeje pun meminta kami untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang ada di pangandaran. “Ungkap Edi.
    Dikatakan Edi, pihaknya memberikan apresiasi dengan kemampuan politik yang dimilki Bupati Pangandaran. Ini sangat luar biasa, ini sangat penting karena kemampuan politik itu akan berdampak pada implementasi kebijakan  yang akan dilaksanakan dalam roda pemerintahan. “Dan itu akan sejalan dengan visi belaiu, tahun 2017 WTP. “Imbuh Edi.
    Dan KPKLN Tasikmalaya, menurut Edi, selaku pemerintah pusat punya kewajiban secara moral untuk memberikan asistensi. Sebagai pengelola BMN dan BMD sebenarnya ada pada rumah yang sama hanya kamarnya yang berbeda, sama-sama mengelola asset negara. “Kami berharap langkah-langkah strategis yang dipaparkan dan direncanakan Bupati Pangandaran segera diimplementasikan dan pada berprinsipnya kami siap membantu untuk semuanya. “Pungkas Edi. (hiek)