SAMPAH DAN PERMASALAHANNYA

PANGANDARAN-Tidak salah jika selama ini masalah kebersihan menjadi sorotan baik wisatawan yang datang berkunjung atau masarakat pangandaran sendiri. Pasalnya, hampir setiap tahun saat even-even pariwisata seperti hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru masalah sampah menjadi persoalan klasik seakan belum ada solusinya.

Di temui di ruang kerjanya, Kabid Kebersiha Pertaman dan Pemakaman, Deni Ramdani S.Sos mengatakan, Walau pun secara pendapatan (PAD) dari sampah setiap tahunnya bisa mencapai target, tapi bukan berarti segala urusan yang menyangkut kerbersihan tidak ada persoalan.
“Dari mulai sarana, SDM sampai masalah kesejahteraan para pegawainya masih perlu penataan. “Ungkap Deni. (18/4).

Deni menuturkan, sebanyak 30 personil yang bertugas mengurus retribusi sampah, sampai hari ini belum ada ada anggaran untuk pengupahannya.
“Tidak ada insentif juga tidak ada UP (upah pungut-red). “Jelas Deni. 
Ditambahkan Deni, begitu juga upah yang diterima pasapon (petugas kebersihan) masih jauh di bawah UMK (Upah Minimal Kabupaten).“Untuk 30 orang pasapon sekarang kami hanya bisa memberikan upah Rp 600 ribu. “Terang Deni.

Begitu juga dengan sarana yang dimiliki bidang kebersihan belum sebanding dengan sampah yang harus diangkut ke TPS dan TPA. Dengan hanya mengandalkan dua dari enam kendaraan sampah yang dimiliki, seluruh sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran harus terangkut.
 “Empat unit kendaraan sudah lama tidak bisa digunakan karena hidroliknya rusak. “Terang Deni lagi.

Masih di tempat yang sama, UPTD Kebersihan, Abay Bayanolloh mengaku belum ada kepastian tentang tupoksi yang sebenarnya. Karena sampai saat ini ia hanya menjalankan Surat Perintah Kepala Dinas Puhubkominfo untuk diperbantukan di Bidang Kebersihan. “Jadi jangankan mempunyai kasubag atau bawahan, kantornya dimana pun saya tidak tahu. “Terang Abay.

Ditambahkan Abay, untuk 20 kendaraan sampah roda tiga bantuan dari privinsi yang dibagikan ke tiap-tiap desa, ternyata tidak menghasilkan retribusi sama sekali yang semula ada kesanggupan dari desa memberikan biaya perawatan Rp 350 ribu per bulan. “Ternyata sampai sekarang tidak berjalan. “Imbuh Abay.
'
Seorang warga Desa Babakan yang enggan ditulis namanya mengatakan, mungkin sudah saatnya peroalan sampah ditangani setingkat Kepala Kantor. “Persoalan sampah, di pangandaran termasuk masalah urgen, jadi sekarang sudah saatnya ditangani bukan oleh kepala bidang. “Katanya.
'
Menurutnya lagi, masalah sampah harus punya anggaran sendiri baik untuk sarana kelengkapannya atau untuk kesejahteraan pegawainya. “Sebab yang ditangani bukan sampah di obyek wisata saja, tapi sampah yang ada di 10 kecamatan. “Katanya lagi. (hiek)