KUNKER BUPATI-WAKIL BUPATI KE DINAS PARIWISATA PANGANDARAN. JEJE WIRADINTA : “SATGAS DAN ORMAS TIDAK BOLEH ADA DI TOL GATE….”

PANGANDARAN -  Banyak sekali kelebihan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran, namun sayang banyak juga kekurangan dalam pengelolaanya. Misalnya, masalah kebersihan, penataan warung-warung, penyewaan ban, kemacetan yang masih semrawut  terlihat di sepanjang pantai barat dan timur.  Perahu wisata yang terlalu banyak berlalu lalang juga akan sangat mengganggu wisatawan yang berenang, bermain pasir dan air.

Hal tersebut dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari dan Sekda, Mahmud, SH. MH saat melakukan kunjungan kerjanya ke Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan di di gedung Touris Informasi Center (TIC) Pangandaran (11/1).

“Sebenarnya semua ini  bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh kita, salah satunya dengan cara mengedukasi penduduk sekitar serta para pedagang, tukang perahu dan semua pihak yang terkait untuk menjadikan wisata Pangandaran lebih baik dan nyaman bagi wisatawan. “kata Jeje.

Untuk mewujudkan pangandaran sebagai tujuan wisata dunia,menurut Jeje,  tidak salah jika pangandaran menyerap pelajaran apa yang dilakukan pemda Kabuoaten Badung bali dalam pengelolaan pantai Kuta. Antara lain, bagaimana untuk meningkatkan citra, kebersihan dan pengelolaan obyek wisata yang baik.

“Mulai tahun ini kita harus siap berbenah menata seluruh kawasan pariwisata Pangandaran. “kata Jeje lagi.

Untuk membuat Ruang terbuka Hijau (RTH), dengan anggaran Rp 16 milyar, beberapa bangunan seperti Pos Polantas, gedung TIC, Kantor PHRI, Bangunan MTS Negeri Pangandaran, Kios disebelah Selatan Pasar Pangandaran, Kantor Dispuhubkominfo dibongkar, kantor pendapatan hingga Puskesmas Pangandaran rencananya akan diratakan menjadi kawasan hijau sekaligus bisa menjadi etalase Pangandaran.

 “Kawasan Wisata Pantai barat dan timur pun akan dibenahi, pedagang, odong-odong, perahu pesiar, permainan air hingga pemberlakuan e-tiketing dan penyediaan jalur khusus untuk warga sekitar,”imbuhnya.

Menurutnya lagi, nantinya di dalam kawasan wisata tidak boleh ada wc di pinggir pantai, parkir liar atau pedagang keliling yang masuk ke pinggir pantai.

 “Sementara untuk hotel, restoran dan rumah tangga yang ada di kawasan pantai tidak diperbolehkan  membuang limbahnya ke laut dan jika ini dilanggar pemerintah akan bertindak tegas,”tegasnya.

Lebih jauh Jeje menjelaskan, di daerah Pamugaran juga akan dijadikan kampung kuliner dengan penambahan 13 lokasi usaha dan setelah itu tidak boleh ada penambahan lagi.

“Kalaupun ada penambahan penggunaan harim laut harus seizin pemda sebab untuk urusan harim laut tidak boleh sembarangan,”kata Jeje.

Dengan anggaran sekitar Rp 50 milyar nantinya akan dibangun  di 4 lokasi, eks Diskotik Meridian, pasar seni, Hotel Pananjung Sari dan eks Dinas Sosial Pemprop untuk relokasi ribuan PKL yang saat ini menempati harim laut.

“DED nya tinggal satu lokasi lagi yang belum selesai yaitu lokasi di pantai timur,  namun uangnya sebesar Rp. 44 miliar dari provinsi sudah turun artinya gubernur sudah menyetujui rencana tersebut,”terangnya.

Sedangkan Satgas Jaga Lembur juga akan difungsikan sesuai fungsinya sehingga satgas atau ormas lainnya tidak perlu lagi ada di tollgate menyusul diberlakukannya e-ticketing.

“Jika seluruh penataan ini selesai, artinya 90 persen persoalan prinsip pariwisata pangandaran selesai. “pungkas Jeje. (AGE)