INI KATA KETUA DPRD PANGANDARAN TENTANG KETERLAMBATAN PENCAIRAN “PANGANDARAN HEBAT”

PARIGI-Banyaknya keluhan dari SMA/SMK Negeri tentang keterlambatan pencairan program Pangandaran Hebat yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran langsung direspon ketua DPRD, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd.

Iwan pun membenarkan jika keluhan keterlambatan pencairan anggaran itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurutnya, waktu ia menghadiri undangan acara perpisahan ke beberapa SMA dan SMK negeri beberapa minggu lalu, memang banyak kepala sekolah yang mengeluhkan soal itu.

“Untuk meminta kepada orang tua siswa sudah tidak boleh sedangkan menunggu anggaran belum cair, apalagi sekarang untuk biaya perpisahan. “kata Iwan.(12/6)

Saat ditemui PNews di ruang kerjanya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini lebih jauh mengatakan, mekanisme anggaran program “Pangandaran Hebat” itu sudah jelas, dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran ditransfer dulu ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pedidikan provinsi karena sekarang SMA/SMK negeri sudah menjadi tanggungjawab pemprov.

“Lain lagi untuk SMA/SMK swasta, ini bisa langsung dari Dinas Keuangan ke sekolah masing-masing. “terang Iwan.

Iwan juga mengatakan, seharusnya Dinas Pendidikan Pangandaran lebih intens lagi berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sementara Dinas keuangan bertugas hanya membayarkan saja sesuai dengan ketentuan.

“Harusnya Kepala Dinas Pendidikan yang paling sering kordinasi ke provinsi, apalagi jika ada kekhawatiran dana yang sudah ditransfer ke provinsi itu hangus, dan berarti ke depan tidak boleh lagi ada program seperti ini. “imbuhnya lagi.

Ditambahkan Iwan, saat ia hadir pada acara perpisahan beberpa SMA/SMK diperoleh informasi, semua sekolah mengakui dengan anggaran BOS SMA/SMK ini, setiap siswa akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp 2 juta per tahun, jumlah tersebut merupakan gabungan dari BOS pusat dan provinsi, dan jika ditambah dari dana program Pangandaran Hebat, maka kebutuhan sekolah pun sudah bisa terpenuhi.

“Pokoknya untuk standar sekolah di Kabupaten Pangandaran itu sudah cukup tanpa harus ada pungutan apa pun. ”jelas Iwan lagi.

Dan sekarang, lanjut Iwan, seluruh SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pangandaran seluruhnya mengeluhkan tentang keterlambatan proses pencairan dana pendidikan yang berasal dari program “Pangandaran Hebat” ini. Dan kejadian ini memang baru terjadi tahun ini pasca SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mungkin karena mekanismenya masih baru, jadinya banyak kelemahan dan kekurangan di sana-sini.

“Saya berharap dinas teknis, yaitu Dinas Pendidikan dan Keuangan harus lebih sering kordinasi dengan propinsi, dan ke depannya tidak boleh ada pencairan yang terlambat. “tegasnya.

Iwan juga mengatakan, secepatnya ia akan segera menugaskan komisi I yang membidangi pendidikan untuk segera melihat langsung ke lapangan agar diketahui pokok masalahnya. (AGE)