MINIMNYA PNS PANGANDARAN, BELANJA PEGAWAI PUN RENDAH
https://www.pangandarannews.com/2017/08/minimnya-pns-pangandaran-belanja.html
PARIGI-Hingga tahun 2017 sekarang, jumlah seluruh pegawai PNS yang ada di Pemerinrtahan Kabupaten Pangandaran terus berkurang. Hal tersebut karena selama ini banyaknya PNS yang pensiun dan pindah tempat kerja.
Demnkian disampaikan Sekretaris Daerah Oangandaeran, Mahmud, SH, MH saat memimpin upacara senin di halaman setda Pangandaran.(7/8)
"Dari jumlah awal 3.848 , hingga sekarang menjadi 3.689 PNS. “ungkap Mahmud.
menurut Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada tahun 2013 jumlah PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 3.848 hingga per 1 agustus 2017, berjumlah 3.689 orang.
Jika merujuk apa yang disampaikan KPK, menurut Mahmud, ia sangat kecewa saat mengetahui masih banyak PNS asik di media sosial (medsos), jalan-jalan bahkan makan di warung saat ja kerja.
“Tapi di sisi lainnya, dengan sedikitnya jumlah PNS, otomatis anggaran belanja pegawai pun rendah dan sangat jauh dengan anggaran untuk pembangunan, “kata Mahmud lagi.
Hal tersebut, lanjut Mahmud, tentunya bisa di lokasikan pada program perioritas utama dalam APBD, sehingga untuk ke depan dalam pembuatan program bisa mendahulukan program skala perioritas.
“Saya harap tidak asal membuat program. “pungkas Mahmud. (editing. hiek)
Demnkian disampaikan Sekretaris Daerah Oangandaeran, Mahmud, SH, MH saat memimpin upacara senin di halaman setda Pangandaran.(7/8)
"Dari jumlah awal 3.848 , hingga sekarang menjadi 3.689 PNS. “ungkap Mahmud.
menurut Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada tahun 2013 jumlah PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 3.848 hingga per 1 agustus 2017, berjumlah 3.689 orang.
Jika merujuk apa yang disampaikan KPK, menurut Mahmud, ia sangat kecewa saat mengetahui masih banyak PNS asik di media sosial (medsos), jalan-jalan bahkan makan di warung saat ja kerja.
“Tapi di sisi lainnya, dengan sedikitnya jumlah PNS, otomatis anggaran belanja pegawai pun rendah dan sangat jauh dengan anggaran untuk pembangunan, “kata Mahmud lagi.
Hal tersebut, lanjut Mahmud, tentunya bisa di lokasikan pada program perioritas utama dalam APBD, sehingga untuk ke depan dalam pembuatan program bisa mendahulukan program skala perioritas.
“Saya harap tidak asal membuat program. “pungkas Mahmud. (editing. hiek)