UNTUK PEREKAMAN DATA, DISDUKCAPIL PANGANDARAN SIAPKAN PREDATOR

PANGANDARAN-Sulitnya memberikan pemahaman tentang pentingnya mempunyai data diri kependudukan pada masyarakat, menuntut Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus melakukan berbagai upaya untuk kembali menggalakkan sosialisasi dengan berbagai cara. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menambah pemahaman dan menyebar pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi seluruh masyarakat usia wajib mengantongi Kartu Tanda Penduduk Eloktronik (e-KTP). Karena jika tidak, ini akan merugikan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi lainnya. Paling tidak masyarakat mengantongi surat keterangan (suket) melalui perekaman e-KTP.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapail Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Tantan Roesnandar saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

“Kami sudah melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar pemahaman tentang pentingnya mempunyai data adiministrasi kependudukan bisa sampai pada masyarakat. “kata Tantan.(14/11)

Dikatakan Tantan, baik  melalui JEMPLING (Jemput Bola keliling), Lahir Langsung Dapat Akta kelahiran (LANDAK) hingga jemput bola ke sekolah-sekolah untuk baik sekolah dasar untuk pelayanan akat kelahiran atau SMA/SMK untuk data rekam KTP pemula. Dan seluruh program  dilaksanakan rencananya akan menyasar seluruh wilayah kelurahan yang tersebar 10 kecamatan.

Menurut Tantan, administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Karena masalah kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas. Seperti, saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Dan apabila akan berdomisili di suatu wilayah pun, maka harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk itu, lanjutnya, kinerja disdukcapil sebagai pelayan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi sekarang masyarakat semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik.

“Nah dengan dasar itulah kami pun melakukan terobosan-terobosan dengan berbagai inovasi kegiatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. ”jelas Tantan.

Tantan mengatakan, saat perpindahan data kependudukan dari kabupaten Ciamis ke pangandaran dulu, ternyata saat itu belum semua masyarakat yang ada di 10 kecamatan mempunyai KTP dan data kependudukan yang lain. Artinya, saat ini Disdukcapil Pangandaran pun harus mendata dari awal sebagian penduduk dari data mentah.

Dari sekitar 406.898 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran ada 306.507 wajib KTP, dan hingga sekarang, dari jumlah tersebut baru sekitar 91.222 warga (30 %) sudah mempunyai KTP Pangandaran.

“Insaalloh untuk tahun 2018, kami akan perioritaskan perpindahan KTP Ciamis ke KTP Pangandaran. “tegasnya.

Tantan juga mengatakan, untuk sekarang blanko KTP sudah tersedia, namun untuk tahun ini  pihaknya akan memperioritaskan dulu data PRR (Print Ready Record) atau data yang sudah siap cetak. Sedangkan untuk data SFE (Sent For Enrolment), yaitu hasil perekaman data yang sudah dikirim ke pusat,  untuk proses pencetakannya harus menunggu validasi dulu dari kemendagri.

Tantan juga menyampaikan, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, Disdukcapil Pangandaran akan terus merangsek hingga ke pelosok-pelosok, diantaranya dengan program Petugas Rigistrasi dengan Kendaraan Bermotor (PREDATOR). Karena seperti diketahui, menurut Tantan, ada sebagain warga yang kurang respon dan menganggap tidak penting dengan data kependudukan.

“Ada sebagian warga mengatakan, ia tidak memerlukan KTP karena tidak pernah bepergian. “terangnya.

Dan diharapkan dengan PREDATOR, lanjut Tantan, nantinya petugas akan langsung mendatangi warga baik yang ada di kebun, sawah atau dalam kegiatan di luar rumah lainnya. Dan dengan 3 motor yang sekarang ada, petugas pendata akan berupaya langsung ke sasaran, sehingga tidak ada alasan lagi ada masyarakat yang enggan untuk melakukan perekaman data. (hiek)