NAH, BUPATI PANGANDARAN ANGKAT BICARA TERKAIT RASIONALISASI ANGGARAN

Ada beberapa pertimbang terkait rasionalisasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diantaranya, optimalisasi 4 skala perioritas kebijakan yang sudah digariskan pemda.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, ketika disoal kebijakan pemangkasan anggaran hampir di semua SKPD, saat bincang-bincang dengan PNews di ruang kerjanya.(10/12)

Menurut Jeje, kebijakan ini tentunya bukannya tanpa alasan, karena walau memang dirasakan “ekstreem”,  tapi kata Jeje, Pangandaran harus melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang untuk memenuhi tuntutan dan memenuhi hak-hak dasar kebutuhan masyarakat.

“Ini menjadi penting, saat masyarakat membutuhkan perbaikan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan dan memulai penataan wisata untuk menuju visi kita menjadi wisata berkelas dunia. “ungkapnya.

Pada setiap kesempatan, menurutnya ia sering mengatakan, pemda tidak mempunyai anggran yang besar tapi pembangunan daerah harus terus berjalan.

“Kalau kita membangun dengan anggaran yang besar, tentunya semua orang dapat melakukannya. “imbuh Jeje.

Persoalannya, kata Jeje lagi, mampukan pemda berinovasi memenuhi kekurangan anggaran tersebut, baik melalui bantuan dari pemprov atau pun pusat bahkan dengan optimalisasi CSR. Karena jika hanya berkutat pada kueh APBD saja, Jeje mengakui, tentunya tidak akan mencukupi.

Jeje pun mencontohkan saat ia akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), saat itu pada APBD hanya ada sekitar Rp. 35 milyar saja, menurutnya ia pun harus putar otak untuk mencari kekurangannya.

“Saya datang ke pemprov, ke pusat dan Alhamdulillah RSUD pun sebentar lagi bisa terwujud dengan anggaran ratusan milyar. “jelasnya. 

Lebih jauh Jeje mengatakan, pada dasarnya apa yang ia lakukan selalu diawali dengan gagasan atau mimpi-mimpi dulu, seperti yang dilakukan dalam kebijakannya pada relokasi pedagang pantai dan penataan wisata. Setelah dirasakan program tersebut bagus dan bisa memberi manfaat pada masyarakat, ia pun akan membawanya baik ke pemprop atau pada kementerian untuk mempresentasikan program tersebut dengan jelas dan gamblang. Dan gayung pun bersambut, karena ternyata setiap program kebijakan yang selama ini digulirkan selalu mendapat dukungan anggaran dari pemprop dan pusat. Bukan hanya itu, menurutnya ia pun  bisa memanfaatkan CSR untuk ikut berkontribusi pada pembangunan yang ada di Pangandaran.

Saat disoal hubungan dengan rasionaliasi anggaran pada pemerintahannya, kata Jeje, ia tidak mau berkomentar banyak, tapi ia menegaskan ada banyak peluang bisa lebih dimaksimalkan selain penggunaan APBD. Artinya, kebijakan semua itu ada pada pimpinan untuk selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas tanpa harus terpaku pada jumlah anggaran di masing-masing SKPD.

“Sekali lagi saya katakan, jika persoalannya menunggu anggarannya ada, lalu sampai kapan program-program bisa berjalan sesuai keinginan dan harapan masyakarat..? ”pungkas Jeje. (PNews)