BUPATI PANGANDARAN:”MEDIA HENDAKNYA DAPAT BERKONTRIBUSI PADA PEMBANGUNAN DAERAH”

SIDAMULIH-Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sejatinya memerlukan sikap kritis dan saran, baik itu dari masyarakat langsung, DPRD atau media. Karena jika itu tidak terjadi, maka pemerintah pun akan mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan mana yang sudah tepat sasaran dan yang belum.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradiata, saat menggelar malam ramah tamah bersama pimpinan dan anggota DPRD, Asisten Daerah, Kepala SKPD, para camat, awak media dan pejabat lainnya di lingkup pemerintahan Kabuaten Pangandaran, di Rumah Makan Baralak, Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.(26/10)

“Jika ada saran dan kritik dari seluruh elemen, tentunya kami pun mengetahui capaian-capaian dari seluruh program yang digulirkan, “ungkap bupati.

Lebih jauh bupati mengatakan, ada beberapa kesulitan yang terjadi di lapangan, seperti terkait harim sungai dan laut, pencemaran lingkungan hidup, persoalan agraria dan lainnya, semua persoalan tersebut sangat komplek karena menyangkut hak rakyat dan kebijakan pemerintah sebelumnya.

Salah satu contoh, kata bupati, ketika bicara harim sungai, ternyata masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu telah mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, dan tentunya pemerintah daerah pun sangat kesulitan untuk menata ulang lagi.

Begitu juga terkait pencemaran sungai, di satu sisi memang dengan kasat mata pun terlihat telah terjadi pencemaran aliran sungai yang tadinya jernih penuh ikan dan biota air lainnya sekarang menjadi hitam dan berbau. Tapi di sisi lainnya, jika pengusahanya diberhentikan beroperasi maka ribuan tenaga kerja yang nota bene warga Pangandaran siap-siap kehilangan pekerjaannya.

Tapi walau pun demikian, kata bupati, pemerintah tetap mencari solusi, salah satunya dengan terus mendorong pihak perusahaan untuk memperbaiki sistim pengelolaan limbahnya.

“Begitu juga persoalan agraria seperti yang terjadi di eks perkebunan di Kecamatan Cimerak, tujuan pemda terus mendorong agar manfaat lahan tersebut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, “tegas bupati.

Bupati yang didampingi Wakil Bupati H. Adang Hadari dan Sekda Pangandaran, Kusdiana, Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan, peran media menjadi sangat penting ketika ada persoalan-persoalan yang tidak langsung sampai ke pemerintah.

Karena di era digital ini, menurut bupati, masyarakat sekarang lebih cenderung memilih media sosial (medsos) ketimbang institusi atau lembaga resmi seperti DPRD dan media massa. Hanya dalam hitungan detik masalah yang menyangkut kebijakan daerah pun akan segera muncul.

Masalahnya, imbuh bupati, jika sudah viral di medsos bukan hanya solusi yang akan didapatkan, malah sebaliknya ia akan menjadi bola liar yang terkadang terkesan propokatif.

“Mau datang langsung atau pun demo, silahkan kritik kami jika memang ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, “tegasnya lagi.

Bupati juga berharap peran media dalam menyajikan berita bisa seimbang dan sesuai fakta yang ada, karena kebenaran sebuah berita tentunya bisa menjadi informasi publik sekaligus masukan ke pemerintah.

“Setiap hari saya baca berita, jika memang susuai fakta dan dan bersipat konstruktif tentunya bisa jadi referensi kami, tapi jika bersipat dekstrukstif maka akan saya abaikan, “pungkanya. (PNews)