PORSI APBD TAHUN 2020 PEMKAB PANGANDARAN MASIH FOKUS PADA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

PANGANDARAN NEWS-Usai mengikuti Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Trehadap Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 menjadi perda, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata,kepada beberapa awak media menyampaikan terkait RAPBD tahun 2020. Menurutnya, APBD tahun 2020 hampir sama dengan tahun 2019, masih fokus pada perbaikan infrastruktur, penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), layanan pendidikan, kesehatan dan penataan pariwisata.

“Diperkirakan anggaran kita berkurang Rp 100 milyar, karena masih harus menyelesaikan RSUD dan anggaran pilkada, :terangnya.(26/11)

Tapi untuk perbaikan infrastruktur sendiri, ia optimis akan selesai 99,99 % pada anggaran tahun depan, dan hanya akan menyisakan 0,01% kekurangannya.

Buka hanya jalan kabupaten saja yang akan diperbaiki, tapi, kata Jeje, jalan-jalan di desa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat, tetap akan mendpat porsi anggaran perbaikan.

“Penyusunan APBD ini merupakan yangterakhir dalam kepemimpinan saya dan pa haji Adang, “ungkapnya.

Dikatakan Jeje, untuk APBD tahun 2020 nanti, perbaikan infrastruktur masih mendapat porsi paling besar, sekitar Rp 300 milyar lebih.

Jeje mengakui, jika masuk pada pembahasan anggaran, merupakan saat-saat yang membuatnya pusing, karena harus bijak dalam menyikapi berbagai tuntutan yang belum berbanding lurus dengan keadaan keuangan daerah.

“Kahayang loba tapi duitna saeutik...(keinginan banyak tapi keadaan uang sedikit-red), “kelakar Jeje.

Sementara saat dimintai komentarnya, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, fokus DPRD tetap pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, beban kerja dan anggaran pemda dan DPRD lebih berat, karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan selama 5 tahun, karena harus mengikuti ketentuan harus dilaksanakan 4 tahun saja.

“Sesuai ketentuan tahun besok kita akan mengikuti pilkada serentak, “kata Asep.

Tentunya dengan waktu tersebut pemda dan DPRD harus berpacu bagaimana caranya membuat skala perioritas program kebijakan, efisiensi anggaran dan sebagainya, terutama pada pencapaian visi-misi.

Disoal kebijakan anggaran untuk mobil dinas, Asep mengatakan, walau jumlah anggarannya tidak terlalu besar, sekitar Rp 600 juta, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi proses pembelajaran politik  anggaran terutama dan dalam mendukung skala perioritas.

“Toh mobil yang ada sekarang walau pun mobil buatan tahun 2014, tapi masih layak dan bagus, “ungkapnya.

Dan anggaran untuk pembeilan mobil ini diharap bisa dialihkan untuk mendorong pembangunan inprastruktur yang tidak tersentuh APBD tahun ini, penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
Asep menambahkan, anggaran tahun ini mengalamai devisit sebesar Rp 77 milyar, tentu ini akan ditutup dengan belanja daerah, dan menurutnya, itu sangatrasional. Karena di dalamnya juga terkait pembiayaa untuk penyertaan BUMD BPR dan PDAM.

“Dalam pembiayaan daerah ini yang terepenting bagaimana pemda bisa efektif dan ekonomis dalam mengambil sikap karena yang digunakan merupakan uang rakyat, “pungkasnya. (ANTON AS)