WARGA DESA NAGROG TAGIH JANJI WAGUB, TERKAIT PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN

TASIKNEWS-Warga Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, mengelukan terkait pembangunan infrastruktur jalan Cirengrak yang dan ruas jakan lainnya yang belum merata ke semua wilayah, bahkan masih banyak masyarakat sampai hari ini yang belum menikmati sarana jalan  bagus, padahal, menurut mereka, jalan yang ada di kecamatan lain sudah berhotmiks dan bagus.

“Entah kapan kami bisa menikmati jalan bagus karena sudah bertahun-tahun masih seperti ini, tanah merah, “ungkap salah seorang warga Cirengrak, Encep. (06/12)

Ia mengatakan, memang ada pernah ada perbaikan namun hanya bagian depan saja, padahal masih ada puluhan kilometer lagi jalan tanah yang belum tersentuh perbaikan. Kalau musim kemarau jalan ini berdebu dan di musim hujan jakan pun becek dan berlumpur.

Encep juga mempertanyakan pajak yang selama ini ia dan warga lainnya bayarkan, karena hingga saat ini Pemkab Tasikmalaya terkesan kurang perhatian pada kebutuhan masyarakat, khususnya sarana transportasi jalan.

“Kami, khususnya warga Cirengrak sudah bosan dengan janji-janji embangunan, apalagi saat janji yang duucapkan dulu menjelang pilkada gubernur, waktu itu kata Pa Uu ia berjanji akan jalan di desa kami akan segera diperbaiki, “kata Encep.

Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan ini juga ternyata mendapat sorotan dari kalangan media, hingga beberapa kali kondisi jalan di Desa Nagrog ini menjadi bahan berita.

Seperti dikatakan sala seorang wartawan koran mingguan, menurutnya terkadang saat turun ke lapangan merasa miris melihat kondisi tidak meratanya porsi pembangunan di daerah. Padahal, jalan merupakan infrastruktur dasar yang memang menjadi hak masyarakat, sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

 “Kita lihat di tengah kota, pembangunan jalan cukup banyak, sementara jalan-jalan di pelosok desa masih memerlukan sentuhan perbaikan, “ungkapnya.

Seharusnya, kata dia lagi, pemerintah bisa memberikan porsi yang sama, sehingga tidak terkesan pemerintah daerah tidak tebang pilih dalam pembangunan. (ANWARWALUYO)