SEMPAT TERJADI RICUH, MAHASISWA DAN PELAJAR PANGANDARAN GERUDUK GEDUNG DPRD
PANGANDARANNEWS.COM - Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Santri Kabupaten Pangandaran, siang tadi menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk menanyakan kelanjutan program Pangandaran Hebat (Pahe) dan Pangandaran mengaji.
Dalam aksi itu, massa aliansi yang terdiri dari PMII, IPPNU dan IPNU Kabupaten Pangandaran tersebut, sempat saling dorong dan saling sikut dengan petugas keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan pihak kepolisian.
Kepada awak media kordinator aksi Yusup Sidik mengatakan, dia bersama kawan-kawanya datang mewakili kepentingan masyarakat, namun hingga aksi kedua kalinya ini, pihaknya belum mendapatkan hasil apapun karena ketua DPRD Pangandaran tidak hadir.
"Kita inginnya ketua DRD bisa hadir di tengah-tengah kita termasuk anggota DPRD lainnya, " ujarnya. (7/6).
Yusup mengatakan kedatangannya ke gedung wakil rakyat ini dengan membawa sembilan poin, diantaranya menyelesaikan masalah anggaran untuk Pangandaran mengaji yang belum diterima oleh para guru ngaji, kedua meminta DPRD Pangandaran dan mengkoordinasikan terhadap pihak eksekutif dalam menangani Pangandaran mengaji antara dilanjut atau tidak dengan waktu maksimal 5 kali 24 jam.
Ketiga, DPRD Pangandaran harus menuntut terhadap pihak eksekutif untuk merealisasikan program Pangandaran hebat (Pahe) tahun 2020 dan jika tidak ada dalam perencanaan tahun 2020, maka DPRD harus bertanggungjawab.
Keempat, DPRD harus memberikan ketegasan terhadap pihak eksekutif agar eksekutif memperjelas anggaran, teknis pelaksanaan dan mekanisme dalam merealisasikan Pahe pada Perbup Pangandaran hebat.
Kelima, meminta transparansi data audit anggaran Pahe tahun 2020 diberikan kepada pihaknya, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam.
Keenam, menuntut DPRD menindak pihak eksekutif mengenai program Pangandaran hebat yang tidak berjalan.
Ketujuh meminta DPRD untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kebebasan berpendapat di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Kedelapan, menuntut keras tindakan represif terhadap media pers yang ada di wilayah Pangandaran.
"Dan terakhir, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak," tegasnya.
Yusup juga menjelaskan terkait kericuhan yang terjadi saat aksi, karena pihaknya merasa kesal yang tidak bisa menemui Ketua DPRD.
"Kami sangat geram karena sudah dua kali kami melakukan aksi, tidak pernah bertemu," katanya.
Sementara Sekretaris Dewan Kabupaten Pangandaran Yayat Kiswayat menyampaikan ketidak hadiran Ketua DPRD dalam aksi dikarenakan sedang sakit sakit sejak hari sabtu (5/6).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin mengatakan, apa yang jadi tuntutan peserta aksi ini akan ditindaklanjuti.
Hasil komunikasidengan dengan bupati, kata Solehudin, Insya allah hari rabu lusa masalah ini akan dibahas.
"Tentunya dengan menghadirkan para guru ngaji sehingga diketahui duduk perkara yang sedang terjadi," imbuh Solehudin (PNews)
