DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023, ADA 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam musrenbang RKPD tahun 2023 yang bertema, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pemulihan Kesehatan Fiskal menuju Pangandaran Juara, turut hadir perwakilan dari Pemprov Jawa Barat, anggota DPRD Jabar, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Forkopinda, pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran dan tamu undangan lainnya, baik yang hadir langsung di tempat mau pun yang mengikuti secara virtual.
Dalam pemaparannya Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyampaikan, selain merupakan evaluasi pembangunan yang ada di daerah baik yang sudah dilakukan, sedang dilaksanakan dan rencana pembangunan ke depan, Musrenbang ini juga merupakan salah satu media perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi proses, yaitu menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.
“Pelaksanaannya ditempuh mulai dari musrenbang desa, kecamatan sampai kabupaten, hal ini sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, “ungka bupati.
Bupati mengatakan, tahun 2023 merupakan masa periode kedua RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. Dengan tema “peningkatan kualitas infrastruktur dasar”, menurutnya ini dimaksudkan dioperasionalisasikan melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
Ada 7 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023, diantaranya
1. kolaborasi membangun desa (pembangunan desa seluruh aspek termasuk stunting);
2. pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
3. optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata;
4. optimalisasi sektor ekonomi unggulan, umkm, ikm,koperasi dan kualitas tenaga kerja;
5. reformasi sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial dan tata kelola pendidikan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga
6. optimalisasi tata kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik (termasuk pengelolaan ASN)
7. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Bupati menyebut, saat ini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan, dalam Perpres tersebut tertulis rencana induk pembangunan Jawa Barat bagian selatan. Dan di Perpres tersebut di Kabupaten Pangandaran, masih kata bupati, dalam kurun waktu tahun 2021-2030 terdapat beberapa proyek dan program, seperti
1. pembangunan jalan tol gedebage-tasikmalaya-cilacap segmen 2 (tasikmalaya-cilacap) tahun 2025 – 2027
2. pembangunan dan peningkatan jalur tengah selatan (jts) jawa barat (segmen timur) tahun 2025 – 2028
3. pelebaran jalan lingkar tengah pangandaran tahun 2024 -2025 (meliputi Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi dan Kecamatan Langkaplancar)
4. Pelebaran jalan akses pelabuhan pangandaran tahun 2024-2026 (Kecamatan Parigi)
5. Reaktivasi rel kereta api Banjar-Cijulang tahun 2025-2030
6. Pembangunan terminal tipe A Pangandaran tahun 2023-2024
7. Pengembangan pelabuhan penyeberangan Majingklak tahun 2023-2024
8. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kecamatan Cijulang tahun 2022-2024
9. Pembangunan Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah bojongsari tahun 2022-2024
10.Pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2023-2024
11.Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran tahun 2023
12.Penataan kawasan kumuh tahun 2024-2025
13. Penanganan banjir Kabupaten Pangandaran tahun 2024-2025 (meliputi : sungai Cijulang-Cijalu Kecamatan Parigi, sungai Cikembulan di Kecamatan Sidamulih dan di Kecamatan Padaherang
14.Pembangunan break water pantai timur Pangandaran tahun 2023
15.Daerah irigasi Parigi tahun tahun 2024-2026
16.Pembangunan desa digital tahun 2023
17.Pengembangan kawasan tambak udang tahun 2022-2024
18.Pengembangan sarana penangkapan ikan tahun 2022-2024
19.Pengembangan destinasi wisata kabupaten pangandaran tahun 2023-2024 (meliputi : kawasan wisata budaya cikalong-kec. sidamulih, pantai madasari-kec. cimerak, geopark pangandaran)
20.Pengembangan desa wisata tahun 2022-2024, dan
21.Pembangunan creative center tahun 2022-2025.
Kata bupati, intinya dari semua ini hal penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah peluang apa yang dapat ditangkap dengan adanya pengembangan pembangunan jabar selatan sehingga dapat memajukan wilayah atau desa.
“Dan selain itu juga harus dicermati dampak negatif yang akan terjadi dengan pelaksanaan pengembangan pembangunan jabar selatan agar kita dapat minimalisir dan mengantisipasinya dari sekarang, “ucap bupati.
Sementara dalam laporannya Sekda Pangandaran H Kusdiana menyampaikan, hasil pra Musrenbang jumlah rencana kerja berdasarkan sumber pengusul, Teknokratik ada 1.662 kegiatan dengan nilai Rp 2,136 trilyun, aspirasi masyarakat melalui pokok0pokok pikiran (Pokir) DPRD 349 kegiatan senilai Rp 253,794 milyar dan aspirasi masyarakat melalui musrenbang RKPD di kecamatan sebanyak 125 kegiatan dengan nilai Rp 156,420 milyar, sehingga total keseluruhannya berjumlah ada 2.544 kegiatan dengan total nilai Rp 2.136 trilyun.
Pada jumlah rencana kerja berdasarkan prioritas daerah, lanjut Kusdiana, ada kolaborasi membangun desa 1 kegiatan dengan nilai Rp 3,478 milyar, pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah 128 kegiuatan nilai Rp 290,992 milyar, optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata 23 kegiatan senilai Rp 31,329 milyar, optimalisasi sektor ekonomi unggulan, UMKM, IKM, koperasi dan kualitas tenaga kerja, reformasi sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial dan tata kelola pendidikan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, optimalisasi tata kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik ada 221 kegiatan senilai Rp 197,858 milay, 236 kegiatan senilai Rp 1,006 Trilyun dan 702 kegiatan Rp 468,646 milayr.
“Dan yang terakhir, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana dengan jumlah kegiatn 89 senilai Rp 44,452 milyar, “terang Kusdiana. (hiek-PNews)
