Ketua DPRD Tegaskan, Pemkab Pangandaran Harus Punya Langkah-Langkah Inovatif dan Solutif

PANGANDARANNEWS.COM – Peringatan Kemerdekaan yang selalu diperingati setiap tanggal 17 Agustus harus menjadi bahan renungan bagi pemerintahan khususnya di daerah, bagaimana agar seluruh kebijakan bisa memprioritaskan kepentingan rakyat. Artinya, dalam kondisi apapun rakyat tetap harus menjadi prioritas negara, karena jika rakyat maju tentu negara juga akan maju.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, beberapa hari lalu usai mengikuti rapat umum MPR RI dan Presiden yang disiarkan secara daring, bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD.(17/08)

"Baik APBN mau pun APBD harus berpihak kepada rakyat karena itu dibuat untuk kepentingan rakyat,"tegasnya.

Asep mengatakan, peringatan HUT kemerdekaan RI harus menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan rakyat juga momentum bagaimana pemerintah dalam menentukan arah kebijakan penggunaan anggaran.

Asep menambahkan, beberapa hari lalu DPRD dan pemda sudah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD murni 2023 dan perubahan 2022, dan dalam pembahasan tersebut ditekankan harus memihak kepada kepentingan masyarakat.

"Intinya harus ada langkah-langkah inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"imbuhnya.

Pemkab Pangandaran, kata Asep, baru-baru ini sudah membuat sebuah program yang innovatif terkait pelayanan masyarakat khususnya untuk membentengi iman masyarakat lewat program Pangandaran mengaji, Ajengan Masuk Sekolah (AMS) dan lain-lain.

Tentu DPRD, menurutnya, akan mendorong program yang dianggap sudah baik untuk terus dilanjutkan. Selain itu DPRD juga mendukung program lainnya yang kaitanya dengan desa, seperti TPAPD, Siltap dan lain-lain dan ini juga harus  jadi prioritas pemda.

Ia juga menuturkan kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini tentu akan berimbas pula kepada pemerintah daerah sehingga harus dilakukan langkah antisipasi dari sekarang, baik keamanan, ekonomi seperti lekurangan pangan, migas dan lain-lain.

Asep menyebut, pemerintah pusat sudah tepat dengan melakukan antisipasi dengan G-20 oleh pemerintahan dan P20 oleh parlemen, tentu dengan kedua regulasi ini diharapkan bisa jadi antisiasi terjadinya gangguan ekonomi dan mencari solusi terbaik.

“Dalam pemulihan ekonomi saat ini semua pihak harus ikut bergerak, khususnya SKPD," pungkasnya. (PNews)