PMII Padjajaran Pangandaran Tegas Menolak Rencana Kenaikan BBM
PANGANDARANNEWS.COM – Pemerintah seharusnya saat in memikirkan jalan keluar dari krisis ekonomi serta kesehatan rakyat bukan malah menekan dengan lonjakan harga yang melambung, dan rakyat perlu bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 2018 sampai hari ini karena perekonomian dianggap masih belum pulih dan stabil.
Ketua Komisariat PMII Padjajaran, Ahyarul Fitriadin
Demikian disampaikan Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padjajaran, Ahyarul Fitriadin, kepada PNews aat ditemui di sekretariat PMII Pajaran, di Kecamatan Parigi. (30/08)
Ahyarul mengatakan, kondisi ekonomi tahun 2021 masih berdampak sampai hari ini tahun 2022 ditambah lagi sekarang masih dalam tahap pemulihan pasca wabah virus Covid-19 yang masih dianggap menjadi hambatan yang secara jelas sudah harus ditangani. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah pengangguran akibat PHK karena tempatnya bekerja juga terdampak pandemi.
“Dan sekarang diperparah lagi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentu ini sangat berpengaruh terhadap barang pokok yang masyarakat gunakan hal ini sangat menyengsarakan rakyat, “ungkap Ahyarul.
Jika keadaan ini diteruskan, maka, kata Ahyarul, inflasi akan semakin merebak dan tentu masyarakat yang dirugikan dengan keadaan yang semakin sulit ini karena harga bahan pokok yang menjadi konsumsi keseharian untuk bertahan hidup di masyarakat menjadi sulit didapatkan akibat kenaikan harga.
Dikatakan Ahyarul, pemerintah seharusnya saat ini memikirkan dampak dari keputusan menaikan harga BBM ini dari sudut pandang rakyat dan bukan hanya dari sudut pandang pasar. Saat ini pemerintah ada wacana untuk menaikan harga BBM, dengan kisaran Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 per liternya.
“Jika pemerintah banear-benar akan melaksanakan wacana kenaikan harga BBM tersebut, kami dari PMII Padjadjaran dengan tegas menolak kenaikan tersebut, “tegasnya.
Ahyarul juga mengatakan, mengingat akan adanya inflasi yang menjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat, nantinya bukan hanya masyrakat menengah ke atas saja yang hanya diperhatikan namun masyarakat kebawah yang merasakan dampak secara langsung dan tentu pemerintah harus adil dalam melaksanakan kebijakan kepada rakyat ini secara utuh. (yusupsidik)
