Bupati Pangandaran:"Diperlukan Kerja Keras, RPJMD 2021-2026 Harus Tuntas Di Tahun 2024"
Karena menurut Jeje, seharusnya masa jabatan bupati-wakil bupati yang seharusnya sampai 2026 namun karena aturan yang berlaku maka akan habis pada tahun 2025.
"Sehingga efektifitas kerjanya pun tidak sampai 5 tahun," jelas Jeje. (23/2).
Jeje mengatakan, saat ini ia pun harus membuat akselerasi apalagi pada tahun 2021 lalu tak bisa fokus pada pembangunan karena adanya Pandemi Covid-19, sehingga efektifitas APBD yang dikelola saat menjabat bupati pun hanya sekitar 2,5 tahun saja.
Namun, kata Jeje, masyarakat tidak mau tahu, maka diperlukan langkah-langkah strategis agar waktu yang 5 tahun bisa tuntas dikerjakan hanya dengan 2,5 tahun saja. Sehingga berbagai pekerjaan dan pembangunan pun harus bisa diseleseikan hingga tahun 2024 yang harusnya bisa di tahun 2026, dan dalam waktu singkat tersebut ia juga harus menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harusnya diselesaikan selama 5 tahun masa jabatannya.
"Kita memang memiliki waktu yang singkat yang harus dikejar," imbuhnya.
Jeje menyebut, dan untuk menyelesaikan pembangunn ibu kota kabupaten yang barupunnkemungkinan tidak akan terkejar sehingga dipastikab akan dilanjutkan bupati periode berikutnya.
Namun untuk pembangunan jalan atau akses ke ibu kota, ujar Jeje, kemungkinan akan selesai karena dengan anggaran sekitar Rp 30 milyar ini jalan yang tusak sudah berhasil diperbaiki.
Dalam mengejar target pembangunan dengan durasi waktu singkat ini, menurutnya, diperlukan tenaga dan kerja ekstra keras.
Jeje mengaku ia pun terpaksa harus sering meninggal Pangandaran untuk mencari anggaran baik itu ke Pemprov Jabar atau ke pemerintah pusat.
"Kalau saat ini pembangunan Pangandaran ini dianggap berhasil ini bukan karena bupati dan wakil bupatinya hebat tapi berkat kesungguhan dan kerja keras semua, termasuk masyarakat," pungkasnya.
(hiek)
