DPRD Kabupaten Panfandaran Dorong Pemda Prioritaskan Penanganan Limbah Hotel Dan Restoran
PANGANDARANNEWS.COM – Masalah limbah khususnya yang ada di kawasan wisata memang harus segera ditangani, Pantai Pangandaran ini yang dijual salah satunya karena keindahan pantai dan area berenang. Sehingga jika aliran limbahnya tidak segera ditangani, maka hal ini bisa mempengaruhi wisatawan yang datang berkunjung.
Seperti disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, ia meminta kepada Pemkab Pangandaran untuk menuntaskan soal limbah hotel dan sekitar kawasan wisata pantai.
Asep mengatakan, hal itu bisa dikaitkan dengan regulasi tentang bangunan gedung yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung terkait sanitasi, ipal, dan sertifikat layak fungsi.
"Perda ini memang direkomendasikan pada usaha perhotelan maupun restoran yang harus mempunyai Instalasi Pembuangan Limbah (red-IPAL)," kata Asep, usai mengikuti upacara HUT RI ke 78 di alun;alun Parigi.(17/08)
Menurutnya saluran air yang ada di pantai Pangandaran tidak sesuai fungsinya, krena ia mempunyai pungsi utamanya untuk saluran air hujan. Akan tetapi saluran itu dimanfaatkan untuk pembuangan limbah oleh hotel dan restoran sehingga menjadi tercemar, dan hal ini Ini harus jadi perhatian pemda.
Asep juga meminta Pemda Kabupaten Pangandaran bertindak tegas untuk melakukan langkah-langkah penanganan limbah di pantai, karena sangat ironis disatu sisi gencar menjual pantai dan laut untuk berenang namun pada sisi alinnya saluran air limbah ini mengalir ke pantai.
Asep juga mengatakan, sebetulnya ada 6 titik pembuangan limbah di pantai Pangandaran yang bermuara ke laut, sementara di zona berenang ada 3 titik. Dan ini bukan hanya kotor tetapi sudah berbau menyengat dan dikhawatir laut pun dicemari ekoli.
“Dalam hal ini DPRD mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penertiban," katanya.
Kendati demikian, Asep menilai DED Ipal sementara sudah dibuatkan di setiap saluran air yang bermuara ke pantai, namun karena masalah anggaran sebelum pandemi tahun 2019, perencanaannya pun jadi tertunda.
"Namun karena hal ini menjadi sebuah persoalan atau isu yang bisa mempengaruhi wisatawan, maka pengolahan limbah ini harus menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pemda," tegasya.(hiek)
