Pandangan Umum Fraksi PKB Dan Fraksi Kerja Atas Penjelasan Bupati Tentang Rancangan Perubahan KUA Serta Perubahan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023, Ini Paparannya

Haer, S.PdI

PANGANDARANNEWS.COM - Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pangandaran menerima draft rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023, maka fraksi PKB setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian pandangan umum fraksi PKB atas penjelasan Bupati Pangandaran tentang rancangan KUA serta perubahan PPAS Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023, dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Fraksi PKB Haer S.PdI dalam rapat pandangan umum fraksi-fraksi, bertempat di ruang paripurna DPRD Pangandaran.(07/09)

Ia juga menyampaikan terimakasih pada pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pandangan umum fraksi PKB terkait penjelasan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata tentang penyampaian rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS tahun  anggaran 2023.

“Demikianlah pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa dan kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian, semoga semua hal yang kita lakukan senantiasa bermanfaat serta ada dalam limpahan rahmat dan maghpiroh Allah, aamiin,” tuturnya. 

Masih di tempat yang sama, Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya) dalam pandangan umumnya terkait draft rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023 yang dibacakan Ketua Fraksi Kerja H. Endang Ahmad Hidayat menyampaikan, pihaknya memahami bahwa dinamika tantangan yang dihadapi dalam membangun suatu daerah akan selalu ada. 

Endang Ahmad Hidayat

Namun, Endang menyebut  hal tersebut bukanlah sebuah alasan untuk tidak memberikan yang terbaik serta  berupaya untuk  mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan rakyat, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang terprogram dan terukur sehingga terjadi akselerasi pembangunan masyarakat seperti yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan bupati terkait  adanya penurunan realisasi pendapatan daerah yang berdampak pada melemahnya PAD sehingga mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian hingga perubahan beberapa program yang benar-benar prioritas, namun menurut Endnag, pihaknya mendukung semua kebijakan dan langkah yang diambil demi tercapainya optimalisasi program-programtersebut.

Ia menambahkan, selanjutnya, Fraksi Kerja juga mengapresiasi adanya perbaikan yang dicapai Pemkab Pangandaran, salah satunya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi penurunan angka kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta sektor lainnya seperti yang tertulis dalam laporan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA ) tahun anggaran 2023. 

Endang juga berharap dokumen KUPA dan PPAS tahun anggaran 2023 yang telah dibuat ini melalui pertimbangan dan pengkajian mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memaksimalkan pelayanan publik dan memenuhi asas kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran secara luas, karena hal tersebut dinilai menjadi salah satu langkah nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Untuk kelancaran pembangunan daerah kami Fraksi Kerja menyepakati bahwa rancangan KUP serta PPAS-p tahun anggaran 2023 ini dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Endang.(hiek)