Terkait Utang Pemda Rp:350 Miliar, Bupati Pangandaran Ajak Tokoh Masyarakat Untuk Dialog
penulis: hiek
PANGANDARANNEWS.COM - Menyikapi pro-kontra dari para tokoh terkait pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 350 miliar, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata berencana akan mengundang para tokoh tersebut serta tokoh-tokoh jajaran Presidium pemekaran Pangandaran untuk berdialog, sehingga informasi tentang kondisi keuangan daerah saat ini bisa dipahami.
Bupati mengatakan, apa yang terjadi saat ini dalam dialog tersebut dan langkah-langkah kebijakan seperti apa yang akan di ambil, tentu akan disampaikan dalam dialog nanti.
"IngsyaAlloh hari senin atau selasa minggu depan kita undang para tokoh masyarakat dan presidium untuk berdialod tentang dinamika yang ada saat ini,” kata bupati, saat konferensi pers di sebuah rumah makan di pantai Bojongsalawe Parigi.( 27/11)
Untuk menyikapi komentar para tokoh presidium dan sikap anggota DPRD tentang dinamika yang ada saat ini, bupati menyebut itu hal biasa dalam sebuah pemerintahan. Namun sikap DPRD ini juga harus mempunyai konsep pemikiran sebagai wakil rakyat, yang harus diaktualisasikan pada mekanisme yang diatur pada ketentuan perundang undangan.
"Saya juga mengalami ketika saya dulu menjadi anggota DPRD, perbedaan pendapat ini biasa tapi perbedaan ini disalurkan melalui mikanisme dengan ketentuan per undang undangan sebagai anggota DPRD," ungkap bupati.
Namun bupati menyayangkan, seharusnya DPRD dalam menyampaikan pendapat apapun atau gagasan mengenai berbagai aspek itu harusnya pada forum saat rapat paripurna dan bukan menyampaikannya pendapat tersebut di luar ruangan rapat.
Bupati juga menjelaskan, terkait pinjaman Rp 350 miliar, dalam penyelesaiannya tentu ada berbagai cara, diantaranya cara portopolio, cara sesuai dengan ketentuan BPK DCR, kemampuan keuangan daerah misalkan 65 milyar atau dengan pola pola lain sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.
Kalau untuk portopolio itu tidak gampang karena menurut bupati, selain harus dengan persetujuan DPRD tentu secara politis juga hal ini terlebih dulu harus disampaikan ke tiga kementrian, antata lain Kementrian Keuuangan, Kemendagri dan ke Bappenas.
Jika satu kementerian tidak setuju maka hal ini akan gagal, selain itu harus dihitung juga berapa kemampuan keuangan daerah dan persoalan dimana.
Di alam demokrasi, menurut bupati, berdebat dalam sebuah diskusi tentu hal yang baik. Dan dengan kafasitas bupati sebagai kepala daerah harus mampu mengaktualisasikan diri untuk menyelesaikan masalah di dalam dan hal-hal lainnya.
"Intinya dalam dialog nanti kita akan diskusikan berbagai hal, dan tentu ini untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran.***
