Di Depan Ormas Islam Dan Tokoh Agama, Bupati Pangandaran Sosialisasikan Kebijakan Keuangan Daerah
penulis: hiek
PANGANDARANNEWS.COM - Untuk kedua kalinya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata didampingi Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan melakukan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyelaraskan Pembangunan Daerah Dengan Keuangan Daerah, kali ini dihadiri organisasi masa (ormas) Islam seperti Nahdatul Ulama ( NU), Muhamadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para tokoh agama, bertempat di Gedung Islamic Center Kecamatan Pangandaran.(11/12)
Kegiatan serupa juga dilakukan sebelumnya di sebuah hotel di kawasan pantai barat, dengan mengundang seluruh kepala desa dan perangkatnya, seluruh camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan undangan lainnya.
Dalam paparannya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, ia ingin meluruskan atau mengajak diskusi tentang kondisi Pangandaran saat ini khususnya terkait rencana Pemkab Pangandaran yang akan melakukan pinjaman ke pihak ketiga sebesar Rp350 Milyar.
Diakui bupati, saat ini kondisi keuangan saerah mengalami defisit, salah satunya akibat terdampak pandemi covid yang terjadi beberapa tahun lalu serta masa jabatan bupati yang dipotong, sehingga banyak program-program yang yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diselesaikan dalam sisa waktu 1 tahun pasca pandemi covid.
Seperti diketahui pada masa pandemi covid Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis, sehingga hal ini mengganggu kegiatan dan program daerah yang sebelumnya sudah di rencanakan dalam RPJMD tadi.
"Sebenarnya periode jabatan bupati dan wakil bupati berakhir tahun 2026, namun karena ada kebijakan pemerintah pusat jabatan kami hanya sampai tahun 2024," jelas bupati.
Bupati menyebut, ada 4 skala perioritas, diantaranya Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penataan wisata yang selama ini sudah bisa dinikmati hasilnya. Seperti anggaran perbaikan infrastruktur jalan kabupaten sudah mencapai 95 kilo meter dengan anggaran trilyunan, untuk jalan desa Rp301 Milyar, pembangunan jembatan Rp75 Milyar, pembangunan 13 Puskesmas menelan anggaran sebesar Rp95,08 Milyar, untuk anggaran pelayanan kesehatan Rp539,85 Milyar dan lainnya seperti untuk anggaran layanan pendidikan, pendidikan karakter, ajengan masuk sekolah, PAUD, guru ngaji dan lain-lainnya.
Kembali tentang APBD tahun 2024 yang belum ditandatangi oleh sebagian anggota DPRD, ini tentu akan merugikan semua pihak karena APBD yang disusun menggunakan peraturan kepala daerah dan ditetapkan oleh Gubernur ini pagu anggarannya tidak boleh melebihi APBD tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 12 Tahun 2019.
Anggaran kegiatan dalam APBD ini pun hanya diprioritaskan pada kegiatan wajib dan mengikat serta pemda tidak mendapatkan dana insentif fiskal sehingga Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran pun akan menurun, ini sesuai PMK No. 208/PMK.07/2022.
Sanksi fundamental ini, kata bupati, akan sangat merugikan masyarakat jika APBD ini tidak ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
"Tak hanya itu, hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama enam bulan pun tidak diberikan," jelas bupati.
Bupati mengatakan, dengan pola portofolio ini akan menjadikan APBD sehat kembali dan program-program yang menjadi program unggulan seperti akses pendidikan mudah dan bermutu (Pahe), pendidikan karakter (Ajengan masuk sekolah dan Pangandaran mengaji), jaminan kesehatan, penguatan desa (infrastruktur desa, tunjangan kades, perangkat Rt-Tw, Linmas) tenaga honorer, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan kesehatan serta bagi hasil ke pemerintahan desa pun akan baik kembali.
Jika ada informasi nantinya hutang pemda ini akan dibebankan pada masyarakat, itu adalah pemahaman yang keliru. Karena beban utang ini akan dibayar dari 30 persen PAD, tentu hal ini akan dibarengi dengan meningkatnya PAD dan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Dan ini bisa dilihat dari struktur APBD 2024, dan salah satu penunjangnya adalah PAD kita yang terus meningkat.
"Saya juga mengajak kepada siapa saja mari kita bahas hal ini dalam sebuah diskusi atau secara formal dalam rapat DPRD," ucapnya.
Sementara menanggapi pemaparan bupati, menurut salah seorang undangan tokoh agama dari Desa Cikembulan, Ustadz Kiking, jika ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak maka portofolio merupakan solusi yang bisa dipakai.
Kiking juga mengakui, progres pembangunan di Kabupaten Pangandaran saat ini memang pesat, dan semua ini bisa disaksikan serta dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
"Saya tidak ada kepentingan pribadi, namun setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh pa bupati saya maklum dengan kondisi keuangan daerah saat ini," kata Kiking.
Namun Kiking berharap apa pun yang dilakukan Pemkab Pangandaran, pada ujungnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.
"Insaalloh jika niat kita baik Alloh pun akan meridoinya," ungkapnya.
