Dukung Kebijakan Pemkab Pangandaran, Ribuan Massa MPPP Datangi Gedung DPRD
PANGANDARANNEWS.COM - Ribuan maksa aksi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran (MPPP), siang tadi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran untuk melakukan audens dengan piminan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.(13/12)
Menurut salah seorang perwakilan MPPP, Rohimat, sebanyak 2.804 massa aksi ini datang ke DPRD untuk mempertanyakan soal adanya isu yang menyebutkan bahwa DPRD menolak pinjaman sebesar Rp 350 miliar, sehingga MPPP dianggap perlu untuk mengklarifikasi hal ini.
Dan setelah hal ini ditanyakan langsung ke pimpinan DPRD ternyata hal tersebut tidak benar, karena DPRD hanya menerima aspirasi atau tuntutan dari masyarakat.
"Untuk mengawal kebijakan ini kami pun siap menjadi garda terdepan untuk menjaga kondusifitas," tegas Rohimat.
Selain menanyakan hal tersebut, kata Rohimat, MPPP juga menyampaikan beberapa pernyataan, antara mendukung Pemkab Pangandaran dalam pemulihan APBD serta meyakini Paripurna tanggal 28 November2023 lalu sah dan mengikat menurut perundang-undangan yang berlaku.
"Artinya, MPPP mendukung sepenuhnya pinjaman sebesar Rp 350 miliar untuk mereaktifitasi program-program unggulan Pemkab Pangandaran di tahun 2024," ucapnya.
Rohimat menyebut soal portofolio pinjaman Pemkab Pangandaran senilai Rp 350 Miliar, hal ini tidak boleh dipolitisasi yang nantinya malah muncul kebencian. Sebaliknya harusnya semua elemen bisa mencari solusi dengan kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini, dan jika solusi yang ditawarkan pemda tidak sependapat maka harus bisa menghadirkan solusi lainnya.
"Jika portofolio tidak setuju, lalu yang mana yang bisa menjadi solusi untuk kondisi sekarang ini," ungkapnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengaku pihaknya memang hanya menerima aspiras dari masyarakat terkait penolakan pinjamam Pemkab Pangandaran ke bank, itu yang salah faham.
"Kemarin kita hanya menerima surat, dan tentu DPRD wajib menampung aspirasi siapapun untuk menindaklanjuti sesuai undang-undang," jelasnya.
Terkait video pernyataan Ketua DPRD Pangandaran, itu pun tersebar dengan narasinya seolah DPRD setuju dengan penolakan itu.
"Padahal kan disitu juga ada perkataan saya bahwa aspirasi ini saya terima dan akan ditindaklanjuti," terangnya.
Terlepas apakah isu penolakan itu dipolitisasi atau tidak, Asep hanya berharap jangan sampai hal itu malah menimbulkan kebencian antar masyarakat Pangandaran.
"Jangan saling menyalahkan, kita ini bersama yang ada dalam perahu besar yaitu Pangandaran," ucapnya.(hiek)
