Terkait Parkir Di Obyek Wisata, Ini Kata Ketua DPRD Pangandaran
 |
| Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin |
Pangandaran Asep Noordin angkat bicara terkait permasalahan parkir liar di Pantai Pangandaran, yang hingga saat masih debateble.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Bapenda, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, untuk membuat sebuah kajian terkait dengan pengelolaan parkir baikparkir tepi jalan, tempat khusus dan parwsiata.
“Aaturanya semua ada dan tinggal bagaimana penerapan kebijakanya," ucapnya. (7/11).
Disoal terkait maraknya parkir liar di obyek wisata, Asep mengatakan hal ini tentu menjadi seusatu yang krusial untuk dibahas dan segera dicari solusinya. Karena selama ini terjadi double karcis parkir d idalam dan wisatawan juga membeli tiket masuk yang include retribusi parkir, namun ternyata dilahan parkir milik Pemkab sendiri ada pertugas yang bukan dari Pemkab Pangandaran.
“Saya tidak ngerti itu masyarakat atau lembaga, itu harus ditertibkan," tegasnya.
Dengan kondisi seperti itu, Asep menyarankan untuk menarik biaya parkir diluar tiketing, artinya tiket wisata ini dipsah dengan tiket parkir. Namun ini juga harus dihitung berapa lahan parkir yang sudah disediakan Pemkab Pangandaran, seperti diketahui saat ini ada beberapa lahan parkir seperti Cagar Alam, Pantai Timur, Kampung Turis dan lain-lain.
Jika menempatkan petugas pemungut parkir secara langsung, ucap dia, ini tentu akan lebih efektif dan efisien.
"Nantikan bisa saja petugasnya dari masyarakat sendiri yang sduah diberi pembinaan oleh Dishub, jadi secara tidak langsung bisa memberdayakan mereka," imbuhnya.
Ia juga mengatakan, ada sejumlah wisatawan yang merasa tidak apa-apa dengan adanya parkir liar namun tidak sedikit yang mengeluhkanya karena mungkin, nilainya tidak sama.
Tapi sekecil apa pun keluhan wisatawan menurut Asep harus menjadi perhatian Pemkab Pangandara karena Pangandaran adalah Kabupaten Pariwisata yang harus memberi kenyaman pada wisatawan.
"Sekecil apapun keluhan mereka, itu harus direspon," tegasnya. (hiek)
