Sidang Paripurna DPRD Terkait LHP BPK RI Pemda Pangandaran, Diwarnai Aksi Walk Out Tiga Fraksi
Menurut salah seorang anggota DPRD yang melakukan aksi walk Out ini, Yenyen dari fraksi mengataakan ia mengaku kecewa karena dalam surat rekomendari yang di bacakan Solehudih (Frkasi PKS) ada poin yang dihilangkan sehingga tak hanya Fraksi PAN aksi walk out ini pun disusul oleh fraksi PKB dan Gerindra
Seluruh frkasi yang walk out tersebut sepakat, aksinya ini karena dipicu ketidakpuasan terhadap perubahan rekomendasi yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
Seperti disampaikan salah seorang anggota dari Fraksi PKB, Otang Tarlian,fraksi PAN, PKB dan Gerindra memutuskan untuk meninggalkan ruangan sidang sebagai bentuk kekecewaan karena adanya perubahan isi rekomendasi yang dirubah dan dianggap tidak sesuai dengan hasil singkronisasi sebelumnya.
Karena permasalahannya dalam rekomendasi tersebut, kata Otang, menyatakan dalam kurun waktu 60 hari pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI maka DPRD akan meminta BPK untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi menyeluruh sesuai kewenangannya.
Otang mengaku, tiga fraksi PKB, PAN dan Gerindra menginginkan adanya audit ulang yang dilakukan BPK RI secara keseluruhan atau menyeluruh dan bukan klarifikasi atau konfirmasi seperti yang bacakan oleh Solehudin.
Sementara fraksi PKB sendiri, lanjutnya, menyampaikan bahwa perubahan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa kesepakatan pada saat singkronisasi. Pernyataan tersebut di nilai tidak transparan dan di anggap ilegal.
“Tentu sikap tegas kami dari tiga fraksi ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan dan penanganan temuan BPK RI,” tegasnya.(hiek)
