Anggap Ada Poin yang Dihilangkan, Tiga Fraksi DPRD Pangandaran Lakukan Walk Out
Dalam Rapat yang membahas keuangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dari BPK RI tiga fraksi, PKB, PAN dan Partai Gerindra melakukan walk out dari persidangan.
Walk Outnya ke tiga fraksi tersebut di picu oleh ketidak puasan terhadap perubahan rekomendasi yang di ajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
Fraksi PAN, PKB dan Gerindra memutuskan untuk meninggalkan ruangan sidang sebagai bentuk kekecewaan adanya perubahan isi rekomendasi yang di rubah dan di anggap tidak sesuai dengan hasil singkronisasi sebelumnya.
Walk Out tersebut diawali oleh Yenyen dari fraksi PAN yang merasa kecewa karena dalam surat rekomendari yang di bacakan Solehudih ada poin yang di hilangkan, selanjutnya walk out pun di susul fraksi PKB dan Gerindra.
Menurut ketiga fraksi ini menyampaikan bahwa dalam rekomendasi tersebut menyatakan dalam kurun waktu 60 hari Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, maka DPRD akan meminta BPK untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi menyeluruh sesuai kewenangannya, sedangkan ketiga fraksi bersikukuh menginginkan adanya audit ulang oleh BPK RI secara keseluruhan atau menyeluruh.
"Jadi bukan klarifikasi atau konfirmasi seperti yang bacakan saudara Solehudin," ucap mereka.
Menurut Otang Tarlian dari fraksi PKB, perubahan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa kesepakatan pada saat singkronisasi dan pernyataan tersebut dinilai tidak transparan serta dianggap ilegal.
"Sikap tegas dari ke tiga fraksi ini, kata Otang, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan dan penanganan temuan BPK RI," tegas Otang.(hiek)
