JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran Kembali Raih Peringkat Terbaik Ke-1 Nasional Tahun 2024
Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award di hadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh indonesia dan lembaga lain.
Saat diminta komentarnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari, M.Si. menyampaikan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan TERBAIK ke 1 untuk yang kedua kalinya yaitu Tahun 2023 dan sekarang Tahun 2024.
Ia mengaku bersukur karena dapat mempertahankan prestasi ini, walaupun kompetisi sangat ketat karena diikuti oleh seluruh sekretariat DPRD se Indonesia.
“Tentu cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini," ungkap Heri.(24/08/24)
Salah satu kita untuk mempertahankan prestasi ini, salah satunya dengan terus membuat inovasi - inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tetap exsis mengelola JDIH ini.
Dan BPHN selaku pembina menyelenggarakan JDIHN AWARD, kata heri, dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota yang telah terintegrasi, jadi pemberian anugerah ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.
"Mempertahankan prestasi tentu bukan hal gampang, ini perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dengan didukung team work yang kompak dan solid," terangnya.
Sementara menurut Ketua sementara DPRD Pangandaran Asep Noordin.H.M.M, penganugerahan JDIHN Award ini merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan - permasalahan hukum yang perlu di selesaikan.
Ia menjelaskan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.
Selanjutnya setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya, dan lebih mudah dengan mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran.
"Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui," lanjutnya.
Asep mengatakan, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
"Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya," terangnya.
Seperti diketahui dalam sambutan Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan, ini merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua. (hiek)
