Dukung Swasembada Pangan, FORWAPI Dorong Pemerintah Audit BUMDes dan Program Ketahanan Pangan Desa
Hal ini disampaikan Ketua FORWAPI Halim Saepudin saat mengomentari terkait program ketahanan pangan yang ada di desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, dalam press rilisnya.
Menurutnya, audit diperlukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, karena sejatinya BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
"Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas,” ujarnya. (02/12/24)
Halim mengatakan, FORWAPI juga mengajak pemerintah melalui institusi terkait seperti DPMD Kabupaten Tasikmalaya dan juga Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan bagi petani lokal untuk memberikan akses yang seluas-luasnya pada teknologi pertanian. Dan dengan langkah ini diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat produksi pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas BUMDes dan program ketahanan pangan ini tentu diharapkan akan mampu mempercepat target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Namun sayang kata Halim, selama ini FORWAPI menilai BUMDes dan program ketahanan pangan di desa diduga hanya menjadi lahan bisnis bagi oknum kepala desa yang tidak bertanggungjawab.
Padahal, imbuhnya, BUMDes dan program ketahanan pangan desa ini selalu mendapatkan dana segar saat dana desa cair setiap tahunnya.
"Sehingga kami tekankan hal ini harus dievaluasi dan di audit secara menyeluruh," tegasnya.(anwarwaluyo)
