KNPI Datangi DPRD Pertanyakan Rencana Pembelian Mobdin Bupati-Wakil Bupati Pangandaran
Usai auden, kepada awak media perwakilan KNPI Pangandaran Rizki Fazri Gunawan mangatakan, pihaknya menanyakan urgensi pengadaan mobdin tersebut.
"Kami menanyakan hal ini kepada DPRD, kenapa pengadaan mobdi itu disetujui," ucapnya.(9/1/2025).
Kata Rizki, KNPI juga meminta kejelasan mengenai persetujuan tersebut mengingat kondisi keuangan Pemda Pangandaran saat ini cukup memprihatinkan.
Pihaknya berharap hasil audiens ini bisa menjadi salah satu pertimbangan, apakah itu bisa diundur pengadaanya setelah kondisi keuangan membaik.
"Atau bisa saja nilainya bisa diturunkan dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 500 juta, misalnya," terangya.
Pihaknya juga mengakui kalau Bupati dan Wakil Bupati terpilih memang perlu fasilitas transportasi untuk menunjang kinerja mereka, namun dalam keadaan seperti ini membuat perasaan masyarakat terlukai karena pembelian mobdin ini bukan sebuah prioritas atau urgent.
"Kami akan kembali melakukan audiensi jika pengadaan ini nantinya jadi direalisasi," tegas Rizki.
Sementara saat menerima peserta audiens Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pengadaan mobdin ini sudah diatur dalam Undang-Undang, bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati tapi juga pimpinan DPRD.
Asep mengaku hal ini positif, ketika ada warga masyarakat atau siapa pun menanyakan pengadaan mobdin ini, dan DPRD pun wajib menerima aspirasi tersebut.
Ia juga menyampaikan aturan dan juga kajian terkait pengadaan mobdin baru agar semuanya paham dan melihat pengadaan mobdin ini secara makro, jangan secara parsial.
"Kami tentu akan menyampaikan apa yang jadi aspirasi dan keluhan dari KNPI terkait pengadaan mobdin baru bupati dan wakil bupati terpilih ini," kata Asep.(hiek)
