Ada 21 Jenis Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
(24/02/25)
PANGANDARANNEWS.COM – BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis, namun tidak semua jenis penyakit dan layanan kesehatan ditanggung oleh BPJS.
RSUD Pandega Pangandaran telah menginformasikan bahwa ada 21 jenis layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52.
Berikut adalah daftar layanan yang tidak ditanggung,
1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
3. Pelayanan kesehatan untuk penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
4. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas hingga batas yang ditanggung sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
9. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik.
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah.
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana seperti penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain.
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan BPJS.
21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
Masyarakat diharap memahami ketentuan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan jika memiliki pertanyaan lebih lanjutndapat menghubungi BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.***
